Suara Hati Publik My.Id | Jakarta
Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam menghadiri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari Kamis (15/1/2025) di Jakarta. Forum strategis berskala nasional tersebut digelar sebagai upaya konsolidasi kebijakan guna mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia serta Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.
Rakornas ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, di antaranya Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Umum Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik, serta Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Andi Baso Indra. Turut hadir para bupati, wali kota, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Bistamam hadir didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hilir Indra Gunawan serta unsur perencanaan daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati serius merespons dinamika kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagai instrumen penguatan stabilitas politik, ketahanan sosial, dan kohesi kebangsaan di daerah.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rakornas ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi nasional dalam menyelaraskan perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan visi besar Presiden Republik Indonesia.
Ia menambahkan bahwa Rakornas ini diikuti oleh lebih dari seribu peserta dari seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya antusiasme pemerintah daerah untuk memperdalam pemahaman serta menyusun strategi implementatif dalam mendukung agenda nasional, khususnya untuk perencanaan tahun anggaran 2026 dan 2027.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Umum Bahtiar menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi kepala daerah, termasuk kehadiran langsung para bupati dan wali kota yang dinilai melampaui ekspektasi panitia. Ia menekankan bahwa forum ini memiliki signifikansi strategis sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam merespons dinamika kebijakan politik nasional, perkembangan regulasi pemerintahan daerah, serta arah kebijakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem politik dan pemerintahan daerah.
Bahtiar juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang hingga saat ini dinilai belum sepenuhnya berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, forum Rakornas ini menjadi ruang reflektif untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan, termasuk kemungkinan penyesuaian regulasi agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat lebih efektif dan kontekstual dengan kebutuhan daerah.
Dalam sambutannya sekaligus pembukaan resmi kegiatan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik menegaskan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam menerjemahkan visi Presiden ke dalam program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Akmal Malik juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mencakup penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, penanganan konflik sosial, pengembangan kehidupan demokrasi, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai fondasi utama stabilitas nasional.
Usai Rakornas, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam mengatakan, Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperluas perspektif kebijakan serta memperkuat peran kepala daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kata Bupati, berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum mampu menjawab tantangan nyata di tengah masyarakat.
"Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas ini, posisi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan nasional, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," kata Bupati.
Editor : Redaksi